Résultats de recherche
Il y a 2 heures · ORMAS KELOLA TAMBANG - Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Pasar Senggol Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024). PP sudah diteken Jokowi, berikut daftar ormas keagamaan yang kini bisa kelola tambang Indonesia. Ada yang jadi prioritas. TRIBUNKALTIM.CO - Lengkap berikut daftar ...
Il y a 1 jour · JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perubahan syarat batas usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dianggap sebagai bagian dari kesepakatan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), demi mengamankan posisi menjelang akhir masa jabatannya. "Paket kesepakatan politiknya sudah bisa ditebak.
Il y a 2 heures · ORMAS KELOLA TAMBANG - Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Pasar Senggol Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024). PP sudah diteken Jokowi, berikut daftar ormas keagamaan yang kini bisa kelola tambang Indonesia. Ada yang jadi prioritas.
Il y a 2 heures · Jakarta - . Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.MUI hingga Muhammadiyah merespons kebijakan Jokowi tersebut.
Il y a 2 heures · Presiden Jokowi Tegaskan Blok Rokan 100 Persen Dikelola Oleh Anak Bangsa (Tangkap layar laman presidenri.go.id) METROASPIRASIKU - Dalam keterangan pers di Pasar Senggol Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu, 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kepemilikan dan pengelolaan Blok Rokan kini sepenuhnya berada di tangan Pertamina.
Il y a 1 jour · Sepanjang Mei, Ada 4 Aturan Baru Pemerintah yang Tuai Kegaduhan Publik. KOMPAS.com - Sejumlah aturan baru yang resmi diteken Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mulai dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga pengelolaan tambang, kebijakan baru pemerintah kerap menuai "kegaduhan" di media sosial.
Il y a 2 heures · TRIBUNMURIA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) Freeport untuk melakukan penambangan di lokasi saat ini hingga cadangan tambang habis. Hal ini seiring persetujuan pemerintah untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia.
